Komnas Haji Ingatkan Risiko Umrah Mandiri, Lansia dan Pemula Sebaiknya Pilih Travel Resmi

agusty reza

Komnas Haji Mustolih Siradj ( dok : Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS – Legalisasi umrah mandiri atau backpacker yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) disambut baik sebagai opsi baru yang fleksibel. Namun, Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi risiko yang menyertai jalur ibadah ini.

Komnas Haji dan Umrah secara khusus tidak merekomendasikan dua kelompok jemaah untuk memilih umrah secara mandiri: jemaah pemula dan jemaah lanjut usia (lansia) atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

Kelompok Rentan Risiko Tinggi

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menjelaskan bahwa jemaah yang baru pertama kali melaksanakan umrah akan menghadapi kesulitan besar jika memilih jalur mandiri.

“Kalau baru pertama kali umrah dan memilih jalur backpacker, pasti akan menemui banyak hambatan. Suasana asing, belum paham peta perjalanan, belum terbiasa dengan situasi di Tanah Suci, meskipun ada bantuan teknologi,” ujar Mustolih kepada SindoNews, Rabu (29/10/2025).

Ia menyarankan agar jemaah pemula tetap menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi. Dengan PPIU, jemaah akan mendapatkan bimbingan dan panduan ibadah yang terstruktur, memastikan ibadah lebih tenang.

Kelompok kedua yang dilarang keras memilih jalur mandiri adalah lansia dan jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Mustolih menekankan bahwa risiko insiden bagi mereka sangat besar.

Tanpa Perlindungan Resmi, Risiko Ditanggung Penuh

Salah satu perbedaan mendasar antara umrah mandiri dan umrah melalui travel adalah masalah perlindungan. Menurut Mustolih, perjalanan umrah mandiri membuat jemaah menanggung risiko penuh tanpa perlindungan resmi.

“Semua risiko ditanggung sendiri — risiko penipuan, tersesat, sakit, hingga yang paling ekstrem, naudzubillah, meninggal dunia,” tegasnya.

Sebaliknya, umrah melalui travel resmi menjamin rasa aman karena seluruh layanan, tanggung jawab, hingga penanganan insiden berada di bawah PPIU berizin pemerintah. Selain itu, PPIU memiliki kewajiban melaporkan keberangkatan, akomodasi, hingga pemulangan jemaah kepada Kementerian Haji dan Umrah RI, sehingga perlindungan hukum dan administrasi tetap terjamin.

Apresiasi Opsi Baru, Tapi Utamakan Kesiapan

Legalisasi umrah mandiri termaktub dalam Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi tiga opsi pelaksanaan umrah: melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui Menteri. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi biaya, khususnya bagi jemaah berpengalaman.

Meskipun mengapresiasi keterbukaan pemerintah, Komnas Haji dan Umrah menekankan bahwa kebebasan beribadah harus diimbangi dengan kesiapan, keselamatan, dan pendampingan.

“Kita tentu apresiasi keterbukaan pemerintah. Tapi kebebasan beribadah harus diimbangi dengan kesiapan, agar ibadah berjalan aman, nyaman, dan sesuai tuntunan,” pungkas Mustolih.

Related Post