ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler tahun 2026 untuk 34 provinsi di Indonesia.
Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, Indonesia mendapatkan total kuota sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Jawa Timur (Jatim) Dapat Kuota Terbesar
Dari total tersebut, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan kuota haji reguler terbesar pada 2026, yakni 42.409 jemaah. Disusul Jawa Tengah dengan 34.122 jemaah, dan Jawa Barat dengan 29.643 jemaah.
Lima provinsi dengan kuota haji reguler terbanyak tahun 2026 adalah:
- Jawa Timur – 42.409 jemaah
- Jawa Tengah – 34.122 jemaah
- Jawa Barat – 29.643 jemaah
- Sulawesi Selatan – 9.670 jemaah
- Banten – 9.124 jemaah
Lima Provinsi dengan Kuota Tersedikit
Sementara itu, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan kuota haji reguler paling sedikit, hanya 402 jemaah. Di atasnya ada Papua Barat dengan 447 jemaah, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 516 jemaah.
Lima provinsi dengan kuota haji reguler tersedikit pada 2026 yakni:
- Sulawesi Utara – 402 jemaah
- Papua Barat – 447 jemaah
- Kalimantan Utara – 489 jemaah
- Nusa Tenggara Timur (NTT) – 516 jemaah
- Maluku – 587 jemaah
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pembagian kuota dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurutnya, sistem pembagian kuota disusun dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, sehingga provinsi dengan jumlah pendaftar lebih banyak otomatis memperoleh kuota lebih besar.
“Kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi,” kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil juga menyampaikan bahwa masa tunggu jemaah haji reguler kini diseragamkan menjadi 26 tahun untuk seluruh provinsi.
Langkah ini, kata dia, bertujuan agar nilai manfaat yang diterima setiap jemaah menjadi setara, karena lamanya waktu tunggu kini tidak lagi berbeda antarwilayah.
“Perhitungan kuota tahun 2026 sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2025. Jika pada 2025 waktu tunggu antarprovinsi sangat bervariasi hingga 47 tahun, maka pada 2026 seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama,” ujar Dahnil.
Dengan adanya sistem baru ini, pemerintah berharap distribusi kuota haji dapat berlangsung lebih adil, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kepastian yang lebih baik bagi calon jemaah di seluruh Indonesia.














