Pemerintah Jelaskan Fleksibilitas Pembagian Kuota Haji di MK

agusty reza

Menhaj RI, Mochammad Irfan Yusuf saat berada di sidang MK (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Pemerintah menjelaskan kebijakan fleksibilitas pembagian kuota haji reguler dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Mahkamah Konstitusi, Senin (9/2/2026).

Menteri Haji dan Umrah Mohammad Irfan Yusuf menyatakan, penggunaan frasa “dan/atau” dalam Pasal 13 ayat (2) UU Haji dan Umrah dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan agar pemerintah dapat menyesuaikan pembagian kuota dengan kondisi faktual setiap musim haji, termasuk kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Irfan, kewajiban penggunaan skema kombinasi antara proporsi jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu jamaah justru berpotensi memperpanjang waktu tunggu dan memicu ketimpangan antarwilayah. Ia menilai pendekatan yang terlalu kaku dapat menggeser fungsi daftar tunggu sebagai instrumen korektif keadilan antrean.

Pemerintah berpandangan norma tersebut memberikan kepastian dalam tata kelola penyelenggaraan haji, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, dengan kebijakan yang dievaluasi secara berkala sesuai dinamika lapangan.

Sidang tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan Permohonan Nomor 237/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Endang Samsul Arifin. Pemohon menilai ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Haji dan Umrah menimbulkan ketidakpastian hukum karena skema pembagian kuota dapat berubah dari tahun ke tahun, sehingga calon jamaah sulit memprediksi waktu keberangkatan.

Pemerintah menegaskan, apabila frasa “atau” dihapus dan norma dibuat bersifat kumulatif, maka penentuan kuota akan bergantung pada pertimbangan yang konstan tanpa ruang adaptasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksamarataan daftar tunggu jamaah antarprovinsi.

Related Post