ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) merupakan nyawa utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh proses layanan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesehatan jamaah, bergantung penuh pada keakuratan dan kecepatan data yang dikelola sistem tersebut.
Penegasan ini disampaikan Fasilitator Layanan Siskohat Fahmi di sela sesi pembekalan peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
“Tugas Siskohat ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan data. Data adalah bagian utama dari penyelenggaraan haji. Informasi harus akurat, terlaksana, dan benar-benar bisa digunakan dalam seluruh lini tugas,” ujar Fahmi.
Fahmi menjelaskan, inovasi teknologi Siskohat terus dilakukan mengikuti dinamika penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Salah satu pembaruan penting adalah perubahan algoritma sistem serta pembatasan penggunaan syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi yang kini maksimal hanya dua entitas dalam sistem, guna mengefektifkan pengawasan dan alur data.
Siskohat mengelola data dalam spektrum luas, mulai dari data kloter, manifes jamaah, hingga pergerakan jamaah pada setiap fase keberangkatan dan kedatangan di seluruh Daerah Kerja (Daker). Tingginya mobilitas jamaah di Tanah Suci membuat kecepatan pengolahan data menjadi krusial.
Namun demikian, Fahmi menegaskan bahwa teknologi canggih tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kuat. Tantangan terbesar petugas Siskohat di lapangan adalah menjaga komunikasi dan daya tahan kerja, mengingat sistem harus beroperasi 24 jam tanpa henti.
“Di setiap sektor harus ada minimal dua petugas Siskohat. Mereka bekerja 24 jam, dibagi dua shift masing-masing 12 jam. Yang paling penting, komunikasi tidak boleh putus,” jelas Fahmi yang berpengalaman bertugas di PPIH Daker Makkah.
Ia juga menekankan budaya kerja khas petugas data, yakni harus agresif dalam mencari informasi namun tetap tenang dalam tekanan. Keterlambatan input data, menurutnya, dapat berakibat fatal bagi pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.
“Petugas harus bawel. Jangan baper kalau ditagih data atau harus menagih data ke divisi lain. Data harus cepat. Jangan sampai ada informasi belum didapatkan lalu petugas diam,” tegasnya.
Berdasarkan pemetaan Kemenhaj, titik paling rawan dalam operasional Siskohat adalah keterlambatan pembaruan data, khususnya pada fase kedatangan jamaah. Kondisi jamaah yang beragam—mulai dari sehat hingga masih dirawat di rumah sakit—menuntut pembaruan data secara real time agar keberadaan dan kondisi jamaah terpantau dengan akurat.
“Intinya kita fokus di data. Informasi harus selalu update. Kalau data terlambat, itu bagian dari kerawanan,” kata Fahmi.
Untuk mengamankan operasional haji 2026, Kemenhaj menyiapkan sekitar 23 personel inti Siskohat yang berpengalaman, dengan jumlah yang masih akan ditambah sesuai kebutuhan pos vital. Sebagai gambaran, Daker Makkah yang memiliki 10 sektor membutuhkan sedikitnya 20 petugas, sementara Daker Madinah dengan lima sektor membutuhkan 10 petugas, di luar tim kantor Daker.
Mayoritas petugas yang diterjunkan merupakan personel berpengalaman dengan rekam jejak panjang dalam pengelolaan Siskohat, bahkan sebagian telah mengabdi sejak era Kementerian Agama hingga transisi ke Kementerian Haji dan Umrah.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi penopang utama kelancaran arus informasi, yang menjadi tulang punggung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2026.














