ELHARAMAIN NEWS — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti belum tercapainya target nilai manfaat investasi langsung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. Ia meminta BPKH bersikap transparan sebelum mengajukan tambahan anggaran operasional.
Selly menegaskan, capaian kinerja yang tidak sesuai target harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia mengingatkan agar pengajuan tambahan anggaran tidak dilakukan ketika target yang telah disepakati dalam RKAT belum terpenuhi.
“Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target dalam RKAT tidak tercapai sesuai harapan,” kata Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam paparan RKAT 2025, target pengembangan investasi langsung BPKH ditetapkan sebesar Rp 700 miliar. Namun, realisasi nilai manfaatnya diketahui hanya mencapai sekitar Rp 200 miliar. Menurut Selly, selisih tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada DPR dan publik.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan apakah rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan investasi langsung dalam dua tahun terakhir. Selain itu, ia meminta penjelasan terkait kemampuan BPKH dalam mempercepat kinerja investasi ke depan, terutama jika disertai dengan pengajuan tambahan biaya operasional.
Selly turut menyoroti kinerja dua anak perusahaan BPKH, yakni Bank Muamalat dan BPKH Limited. Ia menilai investasi yang telah dilakukan seharusnya mulai menunjukkan kemandirian, khususnya BPKH Limited yang ditargetkan mandiri sejak awal 2025.
“Keberadaan anak perusahaan ini perlu dijelaskan ke depan, karena menyangkut dana yang kita investasikan dan harus dipertanggungjawabkan secara jelas,” ujarnya.
Terkait penyusunan program 2026, Selly mengingatkan agar seluruh target disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan. Ia menilai perencanaan yang tidak realistis berpotensi menimbulkan perubahan RKAT di tengah tahun anggaran.
Selain itu, Selly juga menyoroti rencana program digitalisasi BPKH yang dibiayai dari anggaran operasional. Ia meminta konsep digitalisasi dijelaskan secara konkret, termasuk integrasinya dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama.
Menutup pernyataannya, Selly berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam kesimpulan RDP agar pengelolaan keuangan haji ke depan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jemaah.














