Tidak Ada Istilah Haji Mandiri, UU Hanya Kenal Tiga Jenis Haji: Reguler, Khusus, dan Furoda

Amar Faisal

Jemaah Elharamain Wisata. (Foto: dok elharamain)

Munculnya istilah “mandiri” dalam konteks umrah tidak bisa serta merta disamakan dengan haji.

ELHARAMAIN NEWS – Belakangan ini, wacana mengenai “haji mandiri” mulai ramai dibicarakan di tengah masyarakat, terutama setelah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa tidak ada istilah haji mandiri dalam undang-undang tersebut.

Munculnya istilah “mandiri” dalam konteks umrah tidak bisa serta merta disamakan dengan haji. Dalam umrah, jamaah memang diperbolehkan berangkat sendiri tanpa melalui travel, karena tidak terikat kuota dan bisa dilakukan kapan saja.

“Dalam haji, mekanismenya terikat kuota, sistem visa, dan regulasi ketat dari dua negara, sehingga tidak mungkin dilakukan secara mandiri seperti dalam umrah,” ujar Wakil Menteri Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (29/10/2025) di Jakarta.

Regulasi hanya mengenal tiga jenis haji, yaitu Haji Reguler, Haji Khusus, dan Haji Mujamalah (Furoda). Di luar tiga jenis itu, tidak ada dasar hukum yang membenarkan pelaksanaan ibadah haji secara mandiri tanpa melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Tiga Jalur Haji yang Diatur Undang-Undang:

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2025, penyelenggaraan ibadah haji hanya dapat dilakukan melalui tiga jalur berikut:

  1. Haji Reguler, yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI. Jamaah mendaftar melalui sistem antrean nasional dan diberangkatkan berdasarkan kuota resmi dari Arab Saudi. Tahun ini Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp87,4 juta. Dan masa antreannya rata-rata 26 tahun.
  2. Haji Khusus, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi dan berizin seperti Elharamain Wisata. Biaya haji khusus sendiri beragam, masing-masing travel menawarkan paket berbeda tergantung kualitas layanannya.
  3. Haji Mujamalah atau Furoda, yakni jamaah yang berangkat menggunakan undangan langsung (visa mujamalah) dari Pemerintah Arab Saudi. Meski menggunakan jalur non-kuota, penyelenggaraannya tetap harus melalui PIHK yang memiliki izin resmi.

Pemerintah telah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan haji di luar tiga jalur resmi dengan iming-iming “tanpa antrean”, “haji mandiri”, atau “kuota pribadi”.

Praktik seperti itu biasanya menggunakan visa ziarah atau visa non-haji, yang secara hukum tidak sah untuk digunakan berhaji.

Related Post