ELHARAMAIN NEWS — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi bertransformasi menjadi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (22/12/2025). Perubahan status ini menempatkan BSI setara dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dinilai membuka peluang besar untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah nasional.
Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, status BUMN akan memperkuat peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang selama ini masih terbatas.
“Melalui status BSI sebagai BUMN, peran pemerintah dalam membesarkan market share perbankan syariah nasional akan semakin kuat. Hingga kini market share perbankan syariah masih tertahan di kisaran 7,7 persen,” ujar Yusuf kepada Republika, Kamis (25/12/2025).
Peluang Penempatan Dana Pemerintah
Menurut Yusuf, dengan bergabungnya BSI ke dalam Himbara, peluang penempatan dana pemerintah maupun BUMN di bank syariah akan semakin terbuka. Salah satu kebijakan afirmatif yang dinilai strategis adalah penerapan sistem penggajian aparatur sipil negara (ASN) melalui BSI.
“Dengan BSI menjadi BUMN, kebijakan payroll seluruh ASN melalui bank syariah dapat didorong lebih kuat. Kebijakan afirmatif seperti ini akan signifikan mendorong market share perbankan syariah,” jelasnya.
Langkah tersebut diyakini dapat memperluas basis dana murah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan aparatur negara.
Tantangan Tata Kelola dan Intervensi
Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa transformasi menjadi BUMN juga membawa tantangan besar, terutama terkait tata kelola dan potensi intervensi politik. Dengan status baru ini, BSI tidak lagi berada di bawah kendali Bank Mandiri, melainkan dikelola langsung dalam rezim keuangan negara.
“Dengan tata kelola yang lebih ketat kita berharap ada perbaikan kinerja BSI. Namun tantangan terbesarnya adalah potensi intervensi politik yang biasanya melekat pada BUMN,” ujarnya.
Ia menegaskan, politisasi yang berlebihan justru dapat menjadi risiko serius bagi industri keuangan syariah nasional apabila kinerja BSI menurun pasca menjadi BUMN.
Perlu Fokus Model Bisnis
Yusuf juga menilai, status BUMN memberi ruang bagi BSI untuk melakukan redefinisi model bisnis agar lebih fokus dan berdaya saing. Selama ini, menurutnya, model bisnis BSI masih belum memiliki spesialisasi yang kuat.
“Indonesia ke depan membutuhkan perbankan syariah bukan hanya besar dari sisi ukuran, tetapi juga fokus dan memiliki model bisnis yang teruji,” katanya.
Ia menyinggung merger tiga bank syariah BUMN pada 2021 yang dinilai membuat industri kehilangan spesialisasi, khususnya pembiayaan mikro yang sebelumnya menjadi kekuatan BRI Syariah.
“Dengan BSI menjadi BUMN, ini menjadi momentum untuk kembali membangun fokus bisnis yang kuat, misalnya di pembiayaan pertanian, UMK, atau perumahan rakyat,” pungkas Yusuf.
Transformasi BSI menjadi BUMN dinilai sebagai peluang strategis sekaligus ujian besar bagi masa depan perbankan syariah nasional, terutama dalam menjawab target pertumbuhan ekonomi dan visi Indonesia Emas 2045.














