ELHARAMAIN NEWS – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta masyarakat dan media tidak ragu melaporkan praktik mafia dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ia menegaskan laporan tetap perlu disampaikan meski dugaan pelanggaran melibatkan pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Pernyataan itu disampaikan Dahnil dalam konferensi pers usai pembinaan ASN Kanwil Kemenhaj Gorontalo di Hotel El Madina, Asrama Haji Gorontalo, Sabtu (31/10/2026), sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah. Ia didampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Kepala Kanwil Kemenhaj Gorontalo Mansur Basir.
“Saya sering menggunakan istilah kartel haji. Haji ini urusan suci, tapi sering kali yang mengurus tidak suci. Mereka justru melakukan praktik-praktik manipulasi, rente, dan segala macam. Saya menyebutnya kartel karena di dalamnya ada pengusaha, ada ASN, ada pelaku industri haji dan umrah, dan sebagainya,” tegas Dahnil.
Melalui tagline Bongkar Mafia Haji dan Umrah, Kemenhaj mendorong masyarakat dan media ikut mengawasi. “Kalau ada yang melakukan itu di Gorontalo, teman-teman media silakan laporkan. Ada hotline-nya, ada WhatsApp-nya, semuanya bisa dilaporkan. Laporkan ke Kanwil kalau misalnya pimpinannya melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Pesan serupa disampaikan Dahnil dalam pengajian akbar dan sosialisasi pendaftaran serta pembatalan haji reguler di Masjid Al-Muqorrobin, Gorontalo, akhir Oktober lalu. Menurut rilis Kemenhaj Kabupaten Pohuwato, ia mengingatkan maraknya penipuan berkedok pemberangkatan haji dan umrah. “Jika masyarakat menemukan atau menjadi korban, jangan diam, segera laporkan ke Kantor Kemenhaj terdekat. Negara hadir untuk melindungi jamaah,” tegasnya.
Gerakan ini juga digaungkan di daerah lain. Kanwil Kemenhaj Nusa Tenggara Barat, misalnya, menggelar Goes Sehat Bongkar Mafia Haji dan Umrah di Mataram, Minggu (1/11/2026). Dalam rilis Kanwil Kemenhaj NTB, Kepala Kanwil Lalu Muhamad Amin menyebut gerakan ini sebagai upaya bersama melawan percaloan, penyalahgunaan wewenang, dan bentuk penyimpangan lain dalam layanan haji dan umrah.
Seruan melapor ini relevan dengan besarnya kerugian masyarakat. Sebelumnya, Kemenhaj mencatat 244 aduan haji dan umrah dengan estimasi kerugian Rp247,65 miliar, mulai dari gagal berangkat hingga travel tak berizin.
Hingga berita ini disusun, rilis-rilis tersebut tidak mencantumkan nomor hotline secara rinci. Masyarakat dapat menanyakan saluran pengaduan resmi ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota atau Kanwil Kemenhaj provinsi setempat.
Bagi calon jemaah, waspadai tawaran haji tanpa antre, harga umrah yang jauh di bawah kewajaran, atau permintaan transfer ke rekening pribadi. Periksa izin penyelenggara di kanal resmi Kemenhaj, simpan seluruh bukti pembayaran dan perjanjian, serta segera laporkan bila ada kejanggalan sebelum kerugian membesar.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
