ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai bergerak menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sejumlah pihak, mulai dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) hingga penyelenggara travel, dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, mengatakan pemanggilan dilakukan dalam periode 12–15 Januari 2026 sebagai bagian dari proses pendalaman laporan yang masuk ke kementerian.
“Setiap aduan kami tangani secara serius dan terukur. Klarifikasi ini penting agar penanganan dilakukan secara adil, proporsional, dan berdasarkan fakta,” ujar Harun dalam keterangan resminya, Kamis (15/1/2026).
Sepanjang pekan kedua Januari 2026, Kemenhaj mencatat sejumlah laporan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Aduan tersebut mencakup persoalan administrasi haji, kegagalan keberangkatan jemaah haji khusus dan umrah, hingga layanan perjalanan umrah yang tidak terpenuhi meski biaya telah dilunasi.
Selain itu, terdapat pula permohonan penyelesaian administratif terkait penyelenggaraan haji khusus yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Dalam proses klarifikasi, Kemenhaj memanggil pelapor dan pihak terlapor, termasuk unsur KBIHU, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Beberapa perusahaan yang dimintai keterangan di antaranya PT DCU, PT TM, PT JAI, dan PT MB.
Harun menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak jemaah.
“Negara hadir untuk memastikan jemaah mendapatkan haknya. Kami tidak hanya menegakkan ketentuan, tetapi juga membuka ruang penyelesaian melalui mediasi sepanjang dimungkinkan oleh peraturan,” tegasnya.
Dari sejumlah aduan yang diproses, dua kasus telah diselesaikan melalui mekanisme mediasi dengan kesepakatan bersama. Sementara aduan lainnya masih dalam tahap verifikasi faktual, pemanggilan lanjutan, serta pendalaman materi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Menurut Harun, perlindungan jemaah menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan aduan di lingkungan Kemenhaj.
“Setiap langkah selalu mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi jemaah,” ujarnya.
Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan jemaah. Perkembangan penanganan setiap aduan akan disampaikan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.














