ELHARAMAIN NEWS – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, memetakan empat titik rawan eksploitasi jemaah umrah di daerahnya. Pemetaan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pesan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bahwa jemaah tidak boleh dijadikan komoditas.
Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah di laman Kemenhaj Bengkulu, Dahnil menyebut layanan bagi jemaah adalah amanah. Pesan itu diterjemahkan Kemenhaj Mukomuko menjadi pengawasan penyelenggaraan umrah di tingkat kabupaten.
Kepala Kemenhaj Mukomuko Darmanto mengatakan warga di wilayahnya rentan dimanfaatkan karena tingkat religiusitas dan kepercayaan mereka tinggi kepada siapa pun yang menawarkan perjalanan umrah.
“Di Mukomuko ini, jemaah kita memiliki kesadaran religiusitas yang sangat tinggi dan berprasangka baik kepada siapa pun yang menawarkan perjalanan ibadah umrah. Itu orang kampung yang tulus. Nah, ketulusan inilah yang sering dieksploitasi oleh oknum. Ini yang harus kita petakan dan kita jaga,” ujar Darmanto, Sabtu (21/11/2026).
Titik rawan pertama adalah travel ilegal atau oknum yang menawarkan umrah murah di bawah standar. Mereka biasanya tidak memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang jelas, bahkan ada yang mengatasnamakan Kemenhaj.
Kedua, modus setoran uang muka bernominal kecil. Calon jemaah dijanjikan berangkat setelah membayar, tetapi keberangkatan itu tidak pernah terjadi.
Ketiga, biaya yang tidak transparan. Dalam pola ini, jemaah tidak mendapat rincian biaya yang jelas atas paket yang mereka bayar.
Keempat, kelompok lansia dan warga kurang mampu. Menurut Kemenhaj Mukomuko, dua kelompok ini paling sering menjadi korban karena terbatasnya informasi dan akses teknologi untuk mengecek legalitas travel. Temuan itu sejalan dengan data aduan yang pernah disampaikan Dahnil, bahwa 70 persen korban penipuan haji dan umrah berasal dari kelompok rentan.
Untuk menutup celah itu, Kemenhaj Mukomuko membuka layanan konsultasi dan verifikasi travel secara gratis. Darmanto meminta warga tidak sungkan bertanya sebelum menyerahkan uang kepada pihak mana pun.
“Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami. Jangan sampai niat suci untuk beribadah malah menjadi ladang keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Jemaah itu amanah, bukan komoditas,” kata Darmanto.
Menurut dia, ukuran keberhasilan kantornya sederhana. “Kalau jemaah kita selamat, berangkat dengan travel resmi, pulang dengan selamat, itulah sukses kita,” tuturnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kemenhaj Mukomuko akan menggelar diseminasi penyelenggaraan haji dan umrah yang melibatkan seluruh PPIU pada Senin (23/11/2026). Hingga berita ini disusun, rilis tersebut belum merinci materi yang akan dibahas dalam pertemuan itu.
Bagi calon jemaah umrah di daerah mana pun, empat titik rawan tersebut bisa dijadikan daftar periksa sebelum mendaftar. Pastikan travel memiliki izin PPIU yang bisa dicek, minta rincian biaya tertulis, dan jangan menyetor uang muka hanya karena dijanjikan keberangkatan. Langkah mengecek izin travel bisa dibaca dalam artikel cara memastikan travel umrah berizin resmi. Bila ragu, tanyakan langsung ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat, terutama bila yang mendaftar adalah orang tua atau kerabat lansia.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.














