Komisi VIII DPR Buka Sinyal Tersangka Baru Kasus Haji, KPK Diminta Usut Lebih Dalam

Amar Faisal

H. Abdul Wachid wakil ketua komisi VIII DPR RI (foto istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Komisi VIII DPR RI mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami lebih jauh kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. DPR menilai, perkara ini berpotensi tidak berhenti pada dua tersangka yang telah diumumkan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengapresiasi langkah KPK yang akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, ia menilai proses hukum berjalan cukup lambat dan masih menyisakan banyak pertanyaan.

“Saya mengapresiasi KPK yang sudah menetapkan tersangka, meskipun memang ini agak mundur. Dari 2024 sampai sekarang baru ditetapkan,” kata Wachid di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Wachid menyebut, berdasarkan informasi yang berkembang dan temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR 2024, dugaan pelanggaran dalam kasus ini kemungkinan melibatkan lebih dari dua orang.

“Yang saya dengar baru dua orang, mantan menteri dan staf khususnya. Tapi kalau melihat temuan pansus, ini perlu pendalaman lagi. Bisa jadi tidak hanya dua tersangka,” ujarnya.

Ia menduga KPK masih melakukan pengembangan kasus sehingga belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.

Wachid kembali mengungkap temuan Pansus Haji DPR yang menilai adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama saat itu.

“Ini bukan sekadar multitafsir. Yang terjadi adalah pelanggaran keputusan Panja, melanggar Rapat Kerja, dan melanggar Keppres. Itu jelas melanggar hukum,” tegasnya.

Menurutnya, penetapan tersangka oleh KPK harus diperkuat dengan pendalaman menyeluruh agar konstruksi hukum kasus ini semakin jelas dan tidak menyisakan celah.

Wachid menjelaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah membatasi kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional. Ketentuan itu, menurutnya, tidak bisa diubah meski terdapat kuota tambahan.

“Kuota awal kita 221 ribu, lalu dapat tambahan 20 ribu. Dalam Panja sudah jelas disampaikan bahwa tambahan itu untuk haji reguler, bukan haji khusus,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada dasar hukum pembagian kuota tambahan secara 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.

“Undang-undangnya jelas, 92 persen reguler, 8 persen khusus. Tidak ada aturan yang membenarkan pembagian di luar itu,” sambungnya.

Wachid menegaskan Komisi VIII DPR mendukung penuh langkah KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia mengingatkan, penyelesaian perkara ini penting agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola haji nasional.

“Kalau ini tidak segera diselesaikan, bisa menjadi preseden buruk. Padahal urusan haji ini menyangkut ibadah suci dan kepercayaan publik,” katanya.

Komisi VIII DPR berharap KPK bertindak transparan dan tegas agar pengelolaan haji ke depan terbebas dari praktik penyimpangan.

Related Post