Tak Cukup Cuma Teknis, Kemenhaj Tekankan Fikih Jadi Senjata Utama Petugas Haji

agusty reza

Masjidil Haram. (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa pemahaman fikih haji menjadi bekal utama bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), khususnya yang bertugas di Arab Saudi. Petugas diminta tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mampu memberikan bimbingan dan layanan yang sesuai syariat kepada jemaah haji Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Khalilurrahman, saat menjadi pemateri dalam Diklat PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurut Khalilurrahman, fikih haji bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan fondasi penting dalam pelayanan jemaah di lapangan.

“Pemahaman fikih haji akan membekali petugas untuk menjawab pertanyaan jamaah, menyelesaikan persoalan ibadah, serta memastikan setiap rangkaian haji dilaksanakan dengan benar,” ujarnya.

Khalil menekankan bahwa PPIH pada hakikatnya adalah pelayan tamu-tamu Allah, sehingga orientasi utama mereka harus mengutamakan kepentingan ibadah jemaah, bukan kepentingan ibadah pribadi.

Ia menegaskan, petugas haji tidak dibenarkan mengejar ibadah sunnah untuk kepentingan pribadi apabila hal tersebut berpotensi mengganggu tugas pelayanan.

“Karakteristik fikih haji bagi petugas adalah fokus pada pelayanan jemaah dan bertanggung jawab atas kelancaran serta kesuksesan ibadah haji jamaah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khalilurrahman juga menegaskan bahwa apabila petugas haji mendapatkan izin untuk berhaji, baik PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi, hanya diperbolehkan melaksanakan haji tamattu’. Petugas tidak diperkenankan menjalankan haji qiran maupun ifrad.

Selain itu, petugas haji diminta siap dengan berbagai konsekuensi fikih, termasuk kemungkinan tidak menggunakan pakaian ihram, tidak mabit di Muzdalifah, atau tidak mabit di Mina, demi kelancaran pelayanan jemaah.

“Dalam kondisi tertentu terdapat rukhshah atau keringanan bagi petugas. Ada pendapat ulama yang membolehkan petugas tidak mengenakan ihram atau tidak mabit, karena posisi mereka sebagai pelayan jamaah,” jelasnya.

Khalilurrahman juga mengingatkan bahwa petugas haji harus siap menunaikan dam (denda) apabila meninggalkan kewajiban tertentu. Saat ini, pembayaran dam dilakukan melalui Adahi, lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi, dengan kisaran biaya sekitar 720 riyal.

Namun demikian, ia menyebut nilai tersebut masih berpeluang untuk dinegosiasikan, sebagaimana pengalaman pada musim haji sebelumnya, selama terdapat kepastian jumlah petugas atau jamaah yang membayar dam melalui lembaga resmi tersebut.

Dengan pembekalan fikih yang kuat, Kemenhaj berharap para petugas haji dapat menjalankan tugas secara profesional, empatik, dan sesuai tuntunan syariat, sehingga jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

Related Post