ELHARAMAIN NEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa tidak ada konsep haji mandiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman publik setelah munculnya isu “visa mandiri” seiring diberlakukannya Undang-Undang Haji yang baru.
Dahnil menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak boleh dipahami sebagai keberangkatan haji tanpa campur tangan negara. “Haji itu pada prinsipnya nggak ada yang mandiri,” ujar Dahnil seusai acara Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) di Sentul, Bogor, Sabtu (22/11/2025).
Ia menekankan bahwa meski tersedia kuota di luar kuota resmi pemerintah, seperti visa Mujamalah dan Furoda, seluruh jamaah tetap berada dalam perlindungan negara. Visa mujamalah disebut sebagai visa khusus yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi kepada pihak tertentu melalui undangan resmi. “Itu biasanya mujamalah. Itu dikeluarkan oleh Pemerintah Saudi Arabia khusus kepada masyarakat tertentu. Jadi jangan dibayangkan mereka mengurus sendiri visa-nya,” kata Dahnil.
Ia menambahkan bahwa keberangkatan jamaah yang menggunakan kuota non resmi tetap melalui mekanisme yang diawasi negara. “Jadi itu diskresi dari pemerintah Saudi Arabia. Perlindungannya tetap negara, negara menanggung itu, nggak ada haji mandiri itu,” ujarnya.
Penjelasan lebih lanjut disampaikan Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha. Ia menguraikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur dua jenis visa, yaitu visa haji kuota dan visa haji nonkuota. Visa nonkuota yang dimaksud adalah visa Furoda atau Mujamalah yang diberikan langsung oleh Kerajaan Arab Saudi.
Ichsan menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat 2 mewajibkan warga negara Indonesia yang memperoleh visa nonkuota untuk berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau melaporkan visa dan paket layanan kepada menteri. Pada ayat 3 disebutkan bahwa PIHK wajib membuat perjanjian tertulis dan melaporkan keberangkatan jamaah kepada menteri. Ketentuan teknis mengenai visa nonkuota akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 4.
Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa seluruh ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan perlindungan jamaah dan mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat. Pemahaman mengenai istilah “haji mandiri” diharapkan tidak menimbulkan interpretasi keliru mengenai tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.














