ELHARAMAIN NEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa rencana pemberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji tidak bersifat wajib. Skema yang dikenal sebagai one stop service itu disebut hanya sebagai opsi pelayanan terpadu untuk memudahkan jemaah sebelum bertolak ke Tanah Suci.
“One Stop Service ini adalah opsi pelayanan, bukan mandatori,” ujar Dahnil di Grand El Hajj, Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa (3/3/2026).
Ia meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa pemerintah mewajibkan seluruh jemaah umrah berangkat melalui asrama haji. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar.
Dahnil menjelaskan, jemaah tetap memiliki pilihan mekanisme keberangkatan, baik melalui travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), langsung ke bandara, maupun memanfaatkan fasilitas asrama haji.
Program one stop service diinisiasi oleh Kementerian Haji dan Umrah RI bekerja sama dengan Garuda Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta sejumlah lembaga layanan publik. Konsep ini mengintegrasikan seluruh proses pemberangkatan di satu lokasi, mulai dari pemeriksaan imigrasi, manasik, hingga akomodasi domestik.
“Semua proses pemberangkatan bisa dilakukan di satu tempat, sehingga jemaah lebih mudah dan efisien,” jelasnya.
Ia mencontohkan, setiap hari sekitar 3.000 hingga 4.000 jemaah umrah terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Asrama haji dinilai dapat menjadi tempat singgah yang layak dan terjangkau, sekaligus menyediakan fasilitas manasik untuk pembekalan ibadah.
Dalam skema tersebut, jemaah yang memilih berangkat melalui asrama haji akan memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain bimbingan manasik, layanan city check-in untuk pengurusan bagasi dan boarding pass, pemeriksaan paspor di lokasi, serta transportasi langsung menuju apron bandara tanpa harus mengantre di terminal umum.
Dahnil kembali menegaskan bahwa penggunaan layanan tersebut bersifat sukarela. “Kalau jemaah tidak mau menggunakan layanan ini, tidak masalah. Asrama haji hanya opsi, bukan kewajiban,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai kebijakan ini dapat diterapkan bagi jemaah yang berangkat melalui biro perjalanan resmi. Namun, ia menyebut penerapan untuk jemaah umrah mandiri perlu dipertimbangkan, mengingat karakteristik jemaah umrah Indonesia yang mayoritas membutuhkan pendampingan, terutama karena faktor usia dan keterbatasan mobilitas.














