ELHARAMAIN NEWS — Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Agama agar mendistribusikan kartu Nusuk kepada calon jemaah haji Indonesia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari persoalan teknis di lapangan serta memastikan jemaah dapat langsung mengakses seluruh layanan digital yang disediakan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa pembagian kartu Nusuk di tanah air akan memberikan banyak manfaat, termasuk memudahkan proses identifikasi dan memastikan jemaah siap menggunakan platform tersebut sejak awal.
> “Kartu Nusuk sebaiknya sudah dibagikan di tanah air, sehingga saat tiba di Arab Saudi jemaah tidak perlu lagi antre atau kebingungan mengakses layanan,” ujar Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama di Jakarta.
Menurutnya, kartu Nusuk merupakan bagian penting dari sistem digitalisasi layanan haji yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Melalui kartu ini, seluruh data dan aktivitas jemaah selama di Tanah Suci akan terintegrasi — mulai dari transportasi, akomodasi, hingga akses ke lokasi-lokasi ibadah.
Selain memudahkan jemaah, sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko kehilangan dokumen, mengingat kartu tersebut sekaligus berfungsi sebagai identitas digital resmi selama pelaksanaan ibadah haji.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Musta’in Ahmad, menyambut baik usulan tersebut dan memastikan pihaknya tengah berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi agar proses distribusi kartu dapat dilakukan lebih awal.
> “Kami memahami pentingnya kartu Nusuk ini. Pemerintah akan berupaya agar calon jemaah sudah mendapatkannya di Indonesia, bersamaan dengan proses keberangkatan,” kata Musta’in.
Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus berkomunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memastikan aspek teknis, termasuk sinkronisasi data jemaah Indonesia di sistem digital Nusuk.
Kartu Nusuk merupakan bagian dari program transformasi digital haji dan umrah yang diluncurkan Pemerintah Arab Saudi sejak 2023. Melalui kartu ini, jemaah dapat melakukan berbagai transaksi dan mendapatkan akses prioritas ke fasilitas resmi, sekaligus meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan haji.
DPR berharap, dengan pembagian kartu Nusuk di Indonesia, jemaah akan lebih siap secara administrasi dan teknologi. Selain itu, langkah ini akan menjadi bagian dari peningkatan mutu pelayanan haji menuju haji ramah digital yang diharapkan dapat diterapkan secara penuh pada musim haji 2026.














