ELHARAMAIN NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dan memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada Jumat (30/1/2026).
Pemeriksaan ini menjadi yang pertama sejak Yaqut resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pemanggilan Yaqut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan perkara yang tengah berjalan.
“Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan Saudara YCQ, mantan Menteri Agama periode 2020–2024, dalam lanjutan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023–2024,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
Budi menyampaikan, meski telah berstatus tersangka, Yaqut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Ia juga menyebutkan Yaqut berpeluang memenuhi panggilan KPK dan hadir di Gedung Merah Putih KPK setelah menunaikan salat Jumat.
“Pemeriksaan hari ini dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi,” tegasnya.
Selain Yaqut, KPK dalam sepekan terakhir telah memeriksa sejumlah saksi lain untuk memperkuat konstruksi perkara, khususnya terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Pemeriksaan tersebut turut melibatkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sejumlah nama yang telah dimintai keterangan antara lain Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur serta mantan staf khusus Menteri Agama era Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Gus Alex sendiri telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan didalami perannya dalam dugaan aliran dana korupsi kuota haji.
KPK menduga Gus Alex berperan sebagai pengumpul dana dari sejumlah biro perjalanan haji dan umrah atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang kemudian disalurkan kepada pihak tertentu di lingkungan Kementerian Agama.
“Sepekan ini KPK juga memanggil saksi-saksi lain untuk dimintai keterangan, termasuk terkait perhitungan kerugian keuangan negara dengan melibatkan auditor BPK,” ujar Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka sejak Kamis (8/1/2026). Keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atas dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kasus ini berfokus pada pembagian kuota haji tambahan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang mengatur proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan haji tahun 2024 sebanyak 20.000 jemaah justru dibagi sama rata 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.
Pembagian tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan. KPK menduga terdapat persengkongkolan antara pejabat Kementerian Agama dan agen travel haji dalam penerbitan kebijakan tersebut, termasuk dugaan aliran dana di balik penetapan SK dimaksud.
Akibat pengalihan sekitar 42 persen atau 8.400 kuota haji reguler ke kuota haji khusus, KPK memperkirakan potensi kerugian keuangan negara sementara mencapai lebih dari Rp1 triliun.














