ELHARAMAIN NEWS — Pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan: pembayaran dam haji wajib dilakukan melalui lembaga resmi. Saluran tidak resmi dilarang keras.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pemerintah Saudi selalu menyoroti dua hal kepada Indonesia: kesehatan jamaah dan pembayaran dam. Untuk urusan dam, Saudi menunjuk Adahi sebagai lembaga resmi penerima dan pengelola.
“Yang selalu ditanyakan pemerintah Arab Saudi kepada saya ada dua hal. Kesehatan jamaah haji dan dam. Bagaimana Indonesia membayar dam? Di mana?” ujar Irfan saat membuka Bimbingan Manasik Haji Nasional, 11 Februari 2026.
Dari total sekitar 221 ribu jamaah haji Indonesia, tercatat baru sekitar 1.000 orang membayar dam melalui Adahi. Sekitar 8 ribu lainnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sisanya belum terdata jelas saluran pembayarannya.
Adahi dibentuk Kerajaan Arab Saudi sejak 1983 untuk memfasilitasi pelaksanaan dam (hadyu), fidyah, dan kurban (udhiyah). Skema yang digunakan adalah wakalah, di mana jamaah mewakilkan penyembelihan hewan kepada Adahi sesuai syariat.
Daging hasil penyembelihan tidak hanya didistribusikan di Arab Saudi, tetapi juga disalurkan ke berbagai negara yang membutuhkan di Afrika dan Asia.
Berikut saluran resmi pembayaran dam melalui Adahi:
-
Website resmi Adahi: https://www.adahi.org
Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit (Visa/Mastercard) atau kartu debit. -
Reseller resmi Adahi, antara lain:
-
Nusuk Masar
-
Ehsan.sa
-
Saudi National Bank
-
Al Rajhi Bank
-
Banque Saudi Fransi
-
Ghaith Charity
-
Aplikasi Jahez
-
Beberapa reseller juga membuka gerai di pusat perbelanjaan sekitar Masjidil Haram untuk memudahkan jamaah.
Pemerintah mengimbau jamaah Indonesia agar tidak membayar dam melalui jalur tidak resmi demi memastikan kepatuhan syariat sekaligus ketertiban administrasi di Arab Saudi.














